Sanitasi

Masalah sanitasi memang perlu mendapat perhatian, dalam kondisi pasca gempa terutama di lokasi pengungsian tentunya tidak memiliki fasilitas yang memadai dalam mendukung proses sanitasi yang sehat, hal demikian tentunya dapat menimbulkan kerentanan baru warga yang dalam pengungsian, misalnya penyakit.

Untuk perumahan bantuan sosial, rata-rata jarak antara septic tank dan sumur gali berada dalam jarak ±10 m, untuk kondisi tanah yang berpasir seperti wilayah distrik Amberbaken ini, sangat memungkinkan resapan air dari septic tank ke sumur berlangsung cepat, apalagi dipengaruhi oleh gempa tektonik yang terjadi seperti sekarang ini.

Pemahaman terhadap kegunaan wc sebenarnya sudah ada, hanya saja pengetahuan tentang bagaimana membagun sebuah wc yang sehat belum baik sehingga warga hanya membuat sederhana saja tanpa memperhitungkan faktor kesehatan lainnya, terdapat sekurangnya 2 macam wc yang dijumpai di masing-masing kampung yaitu wc permanent (siram), dan wc cemplung, ada juga wc umum yang dibangun oleh pemerintah.

Banyaknya septic tank yang tidak tertutup dan dibiarkan terbuka juga menyebabkan kerentanan masyarakat terhadap penyakit akan meningkat , kondisi seperti ini berpotensi menimbulkan penyebaran penyakit menular misalnya diare, dll.

Hal lainnya adalah kebiasaan buang hajat, bagi yang tidak memiliki fasilitas mck di rumah biasanya dilakukan di pesisir pantai dan tepian sungai, tidak menutup kemungkinan ternak peliharaan mendatangi tempat itu dan memakan kotoran tersebut, perlu diperhatikan bahwa hewan peliharaan di perkampungan wilayah distrik Amberbaken biasanya dibiarkan terlepas atau tidak dikandangkan sehingga peluang untuk menyebarkan bibit penyakit kepada manusia juga cukup besar.

Penyakit kulit sering dijumpai bahkan dari kategori anak hingga orang dewasa menandakan bahwa kebersihan diri pribadi kurang terjaga, kebiasaan mandi yang tidak teratur atau pemahaman mengenai kebersihan diri pribadi yang kurang sehingga masyarakat tidak terbiasa melakukan hal ini sebagai hal yang tidak terlepas dari peri kehidupannya

Kondisi sanitasi yang dimiliki masyarakat paska gempa:

Tim KIPRa Papua & Kolinca Jayapura

Hasil pendataan dan observasi yang dilakukan oleh tim dapat dikatakan bahwa rata-rata masyarakat distrik Amberbaken tidak bermasalah dengan ketersediaan air bersih, terdapat 3 jalan yang sering digunakan untuk memperoleh air bersih antara lain sungai, mata air (instalasi pipa) dan sumur gali.
Hal lainnya yang menjadi perhatian warga adalah kekeringan sumber air pasca terjadinya gempa, seperti yang terjadi di kampung Arupi, dari 3 sumur gali yang dipergunakan oleh 33 rumah, setelah terjadi gempa, 1 sumur diantaranya mengalami kekeringan namun kondisi tersebut tidak dianggap sebagai masalah karena 2 sumur lainnya masih dapat menjawab kebutuhan air bersih bagi warga, kondisi yang serupa juga terjadi di kampung lainnya seperti Saukorem yang mana terdapat 1 sumur yang mengalami kekerigan pasca gempa. Rata-rata Kondisi air yang terdapat pada sumur gali di masing-masing kampung masih layak konsumsi dan memenuhi standar kesehatan Indonesia.
Hanya saja pasca gempa ini perlu dilakukan pengujian teknis terhadap kualitas air untuk memastikan apakah sumber air pada sumur gali ini terkontaminasi dengan mineral atau logam berbahaya lainnya yang terdapat dalam tanah.
Pemanfaatan air sungai sebagai alternative sumber air bersih hanya saja jika terjadi hujan deras dan kondisi sungai banjir maka kualitas airnyanya pun menjadi tidak bagus karena bercampur lumpur, sehingga tidak dapat dipergunakan untuk kebutuhan air bersih.
Di kampung Wefiani misalnya, masyarakat sudah menggunakan sumber air bersih dari mata air yang disalurkan lewat pipa sampai ke kampung dan dibagi dalam beberapa titik, hanya saja pasca gempa instalasi pipa ini terputus sehingga sumber air tidak berfungsi dan terpaksa warga menggunakan alternatif sumur gali dan sungai yang selama ini hanya digunakan untuk mandi dan mencuci, faktor kesehatan dari sumur ini juga kurang terjamin karena masih dalam kondisi darurat sehingga tidak memiliki saluran pembuangan dan memungkinkan air yang telah dipakai kembali meresap kedalam tanah, mengingat struktur tanah yang berpasir

Gambar salah satu contoh sumur gali yang dipakai masyarakat sebagai sumber air bersih, masih menggunakan dinding drum dan tidak memiliki saluran pembuangan.

<!– /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Wingdings; panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:2; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} @font-face {font-family:”Arial Narrow”; panose-1:2 11 5 6 2 2 2 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:647 0 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:”"; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:1198927116; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-762288888 67698693 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693;} @list l0:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:46.35pt; mso-level-number-position:left; margin-left:46.35pt; text-indent:-18.0pt; mso-ansi-font-size:9.0pt; mso-bidi-font-size:9.0pt; font-family:Wingdings; mso-ansi-font-weight:normal; mso-ansi-font-style:normal;} ol {margin-bottom:0cm;} ul {margin-bottom:0cm;} –>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:”";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

Dari hasil wawancara dan pengamatan singkat atau observasi langsung di lapangan, dapat disimpulkan bahwa umumnya rumah penduduk yang rusak berat terbuat dari konstruksi batu tela (Batako), sedangkan rumah yang terbuat dari konstruksi kayu pada umumnya dalam kondisi baik atau masih dapat ditempati(tradisional) atau semi permanen, dan kalaupun rusak , tidak mengalami perubahan bentuk. Sebagian masyarakat di Kecamatan Amberbaken, telah menerima bantuan perumahan dari dinas sosial dengan konstruksi semi permanent namun ada juga warga masyarakat yang tinggal dirumah tradisional dengan dinding anyaman bambu dan atap daun sagu, namun pada umumnya masing-masing rumah memiliki tambahan rumah tradisional di bagian belakang yang digunakan sebagai dapur atau tempat berdiskusi bagi anggota keluarga

Dari 5 kampung yang berhasil dikunjungi rata-rata rumah yang ditampati tidak mengalami kerusakan yang berarti, terdapat beberapa bagian yang retak pada lantai dan pergeseran kosen jendela dan rangka pintu namun masih bias dihuni, bangunan pelayanan umum misalnya Gereja, Sekolah dan Kantor Pemerintah distrik yang umumnya berkonstruksi beton justru mengalami kerusakan yang paling parah, hanya 1 kampung yaitu Wefiani berdasarkan hasil pengamatan langsung oleh tim dinyatakan paling parah karena dari 53 bangunan rumah baik dengan konstruksi semi permanent maupun tradisional hanya 2 rumah saja yang menagalami rusak ringan dan masih layak huni sedangkan lainnya mengalami rusak berat bahwkan ambruk atau roboh ke tanah.

Dari beberapa lokasi atau kampung yang dikunjungi sebagian warga masih terlihat waspada dengan menempati tenda bantuan atau juga milik pribadi yang dibangun disamping rumah mereka, kebanyakan ini dilakukan pada saat isitrahat malam untuk mencegah terjadinya kepanikan akibat trauma saat terjadi gempa susulan yang kemungkinan merusak tempat tinggal atau rumah mereka. Ini dilakukan karena mereka biasanya hanya memiliki satu buah rumah semi permanent dan tidak membuat rumah tradisional, (rumah panggung) atau juga yang kesemuanya mengalami rusak berat sehingga terpaksa mereka tinggal di tenda darurat untuk menunggu waktu aman dan dapat memperbaiki rumah mereka.

Salah satu contoh tenda bantuan yang digunakan untuk berlindung keluarga pada malam hari di beberapa kampung didistrik Amberbaken.

Namun dari hasil pengamatan dilapangan terdapat pula warga masyarakat yang telah kembali menempati rumah mereka namun untuk istirahat pada malam hari mereka lebih memilih tidur di rumah tradisional yang dibangun dibelakang atau disamping rumah semi permanent miliknya yang dibangun oleh pemerintah. Menurut pendapat mereka bahwa jika terjadi gempa, resiko terburuk yang dihadapi jika berada di rumah tradisional lebih kecil jika dibandingkan dengan rumah semi permanent yang dibangun oleh pemerintah

Salah satu contoh bangunan rumah tradisional yang dibangun dibelakang rumah Semi permanent, milik masyarakat Kampung Arupi Distrik Amberbaken

Rata-rata warga masyarakat di distrik Amberbaken memiliki 2 rumah, selain rumah Semi permanent yang dibangun pemerintah juga rumah tradisional dari yang bertipe panggung, yang kedua ini adalah rumah asli mereka, kebiasaan mereka untuk tidak membongkar dan tetap mempertahankan rumah lama dan biasanya digunakan sebagai dapur dan ruang makan atau juga tempat untuk berkumpul keluarga
Untuk distrik Amberbaken, keberadaan rumah semi permanent yang dibangun oleh pemerintah umumnya mengalami kerusakan ringan dimana beberapa bagian mengalami retak namun dari hasil pengamatan langsung dapat dikatakan masih layak huni, hanya satu kampung yaitu Kampung Wefiani memang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dimana dari 64 rumah, 3 rumah permanent ambruk, 59 rusak berat, 4 diantaranya rumah semi permanen dan tersisa 2 rumah semi permanen yang rusak ringan

Kondisi sebuah rumah warga di Kampung Wefiani Distrik Amberbaken yang ambruk

Namun dalam kondisi masyarakat yang demikian kacau pasca terjadinya gempa maih ada upaya untuk bertahan dan melindungi dari dari kondisi alam sebelum datang bantuan dari pemerintah atau pihak-pihak yang bersimpati yaitu adanya inisiatif beberapa warga untuk membangun rumah darurat secara tradisional dari bahan bangunan yang masih layak digunakan seperti atap rumah lantai dan kayu-kayu yang diperoleh dari rumah lama yang rusak, inisiatif ini membuat mereka dapat bertahan sampai datangnya bantuan tenda dari pemerintah.
Sebagian besar warga kampung Wefiani sendiri sampai saat ini masih memilih tinggal di lokasi pengungsian sementara yang berjarak ± 2 km dari kampung kearah gunung dengan menggunakan tenda-tenda bantuan, hal ini dilakukan karena kondisi kampung yang dianggap belum aman ditempati karena masih terjadi gempa susulan dengan frekuensi yang masih tinggi selain itu ada rasa takut akan terjadinya tsunami, selain itu trauma warga akibat gempa itu sendiri sangat membekas dalam ingatan mereka.

Jumlah rumah warga pasca bencana gempa :
Distrik Amberbaken

Jml Rmh     Rusak Rign     Rusak Berat
1. Kampung Arupi:            35                       17                          1
2. Kampung Wekari :        45                      45
3. Kampung Saukorem:   82                        5                         24
4. Kampung Wasara :
5. Kampung Wefiani :       66                       55                           8
6. Kmapung Sasui :               –                          –                           -
7. kampung Imbuwan :      -                           -                           -

Pelapor:

Stevie Lewerissa, Eduard Agaki,(KIPRa Papua)

Dhalien Kaway (KOLINCA Jayapura)

FokerLSMPapua.org,
March 10, 2008
FOR IMMEDIATE RELEASE

WASHINGTON, D.C.—HOUSE FOREIGN AFFAIRS’ SUBCOMMITTEE CHAIRMEN CALL UPON INDONESIA TO END UNREASONABLE RESTRICTIONS ON INTERNATIONAL ACCESS TO WEST PAPUA

In a letter dated March 5, 2008 to Indonesia’s President Susilo Bambang Yudhoyono, Congressman Eni Faleomavaega, Chairman of the House Foreign Affairs’ Subcommittee on Asia, the Pacific, and the Global Environment, and Congressman Donald Payne, Chairman of the Subcommittee on Africa and Global Health, joined forces in calling upon Indonesia to end unreasonable restrictions on international access to West Papua. The complete text of their letter is included below:

Dear Mr. President:
In 2005, at your request, we suspended our support for West Papua’s right to self-determination in order to give you time to implement the Special Autonomy legislation passed by the Indonesian Parliament in 2001. We welcomed the promise of this legislation and your personal assurances that your government would finally accord the Papuan people a fair share of the great wealth derived from Papuan resources. However, after three years, we note that the people of Papua, through the voices of Papuan religious and civil society leaders as well in broad public demonstrations, have declared Special Autonomy a failure.

We are also disappointed that your government has not made substantial progress in implementing Special Autonomy. While your administration has designated Special Autonomy funds for Papuan development, these funds have not reached the Papuan people who, after over four decades, still lack even rudimentary health and educational services. As you will agree, effective distribution and utilization of these funds require trained Papuan cadre and an infrastructure with the capacity to disburse these funds efficiently and honestly, and this means there is a critical need to develop Papuan cadre and infrastructure. This need can only be met by a concerted effort involving your government and international agencies such as USAID.

This is why we have repeatedly asked that you work with the U.S. Congress and the United Nations, to develop a plan that assures effective implementation of Special Autonomy. In no way do we believe that throwing money at the people of Papua for the next 15 or 20 years relieves Jakarta of its responsibility to educate the people of Papua and help them build the capacity they need to effectively manage their affairs.

In fact, to leave an uneducated populace without the tools it needs to rebuild itself is to promote social and cultural genocide, and this is not right, especially if Indonesia is intent on the United States supporting its territorial integrity. If Indonesia is intent on the U.S. supporting its territorial integrity, in turn, Indonesia must be intent on doing right by the people of Papua. Doing right by Papua means: a) implementing a plan of success; b) opening your doors to allow Members of the U.S. Congress, United Nations personnel, and non-government agencies access to Jayapura and the rest of the province; and c) demilitarizing your approach. Indonesia’s reliance on force for the maintenance of control is counterproductive, and long-standing abuses by security forces have galvanized independence sentiments among majority Papuans.

In this latter regard, the January 28 UN report by UN Special Representative Hina Jilani documents continuing intimidation and abuse of human rights advocates by an Indonesian military that remains largely unaccountable before Indonesian courts. Our letter to you on December 13, 2007, which is enclosed for your information, also specifically addressed the Indonesian military’s use of undue force. Because you never replied to the letter, we can only assume that you did not receive it or that the concerns expressed were of no interest to you at the time of your receipt. However, given that Congress is now contemplating increasing funding to train your security forces, including KOPASSUS and BRIMOB, we are hopeful that you will now address the concerns expressed in that letter.

Also, we are enclosing photographs and a DVD which show one Member’s experience with your military while in Biak and Manokwari. Prior to Congress taking further action to increase funding for your military, we are sending copies of these photos and this DVD to U.S. Secretary of Defense Robert M. Gates, U.S. Secretary of State Condoleezza Rice, House and Senate appropriators, Members of the Congressional Black Caucus, and Members of the House and Senate Foreign Affairs’ Committees. We are also enclosing our December 13, 2007 letter because we believe it is important for our Administration and colleagues to know that your government denied a Member of the U.S. Congress access to Jayapura.

While the photos and DVD do not fully capture your military’s overuse of force during Congressman Faleomavaega’s visit, we believe that they clearly show a pattern of your military’s misuse of force. Although your military stated that this use of force was for the Congressman’s protection, we believe you will agree that no Member of Congress should need hundreds of military personnel in full riot gear to protect him or her in provinces you say are safe. Ultimately, Papuans are no threat to Members of Congress. Papuans are the same as you. They want to be heard. They want to be educated. They want to live freely and happily. They do not want to be herded like animals, kept behind police barricades, and silenced at gunpoint.

Therefore, we are hopeful that you will work with us to make the situation for Papuans more tolerable. We are also hopeful that given our goodwill and your past assurances that you will grant us immediate access to Jayapura. Congressmen Faleomavaega and Payne concluded their letter by stating, “Continued refusal by your military to allow our access to Jayapura and other parts of Indonesia will inevitably call into question the seriousness of your government’s assurances to us regarding your intent to implement Special Autonomy and to end unreasonable restrictions on international access to West Papua.”

Sesungguhnya SIAPA YANG MENIKMATI ?

(Berbagai Temuan dan Kasus Anggaran pada APBD 2006)

Hasil Baca Bedah Analisis APBD oleh KIPRa Papua

Pada tahun 2004 APBD Kota Jayapura memperlihatkan ketimpangan dalam alokasi pembelanjaan antara belanja aparatur dengan belanja publik, di mana APARATUR mendapat alokasi belanja sebesar Rp. 218.745.689.600 (79%) sedangkan belanja PUBLIK hanya mendapat alokasi belanja Rp. 58.018.756.000 (21%) dari total APBD Kota Jayapura tahun 2004 sebesar Rp. 276.764.445.600,-

Selain alokasi dan distribusi yang timpang, tetapi juga ditemukan berbagai kesalahan dalam perhitungan angka-angka proyek. Sekedar untuk mengingatkan kembali seperti contoh terjadi pada Belanja Aparatur pada Sekretariat Daerah ditemukan angka belanja yang berbeda antara lampiran III Rp. 36.100.438.000,- dan lampiran X – Rp. 57.985.238.090, – Demikian juga terjadi selisih antara total dana kegiatan Rp. 61.505.994.000,- dengan jumlah dana program sebesar Rp. 62.380.364.000,- sehingga terjadi kelebihan sebesar Rp. 874.370.000,-. Sisa dana ini terdapat pada Dinas P dan P sebesar Rp. 36.000.000,- dan Dinas PU Rp. 800.000.000,- dan UPDT Kehutanan Rp. 38.370.000, Data ini ditemukan pada Perda APBD 2004 (lihat hasil Analisis APBD 2004)

Yang lebih memprihatinkan lagi bahwa setelah diperiksa dan dianalisis, Belanja Publik yang mengakomodir proyek/kegiatan yang ditujukan untuk kepentingan rakyat, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat hanya sebesar Rp. 5.003.272.500. Bila dipresentasikan dengan total dana atau belanja publik, maka untuk porsi ke masyarakat hanya 9%. Lebih menyedihkan lagi bila dipresentasikan dengan total APBD 2004 sebesar Rp. 276.764.445.600 maka hanya 2% yang dialokasikan untuk masyarakat. Itu dapat diartikan pula, bahwa amat sangat sedikit dana pemberdayaan ekonomi yang diarahkan untuk masyarakat Papua.

Dengan kondisi APBD 2004 seperti ini telah ”diingatkan” baik melalui surat yang dilayangkan maupun pemberitaan media kepada eksekutif maupun legislatif, agar lebih memberikan perhatian kepada kepentingan masyarakat melalui perubahan APBD atau ABT.(Anggaran Belanja Tambahan), sehingga mereka dapat merasakan arti dari pembangunan dan perubahan, karena bagaimanapun sumber-sumber dana yang dihimpun dalam APBD setiap tahun pada hakekatnya berasal dari rakyat, dan harus dikembalikan kepada rakyat untuk kepentingan serta kesejahteraan mereka.

Setelah melewati perjalanan 2 tahun APBD (2004 – 2005), kami ingin memeriksa dan menguji kembali, apakah ada perubahan yang signifikan pada APBD tahun 2006 dengan harapan berdasarkan kritik dan masukan pada APBD 2004, telah terjadi perubahan yang berarti bagi kepentingan rakyat.

Pada tahun 2006 APBD Kota Jayapura berjumlah Rp. 437.124.240.000,- dengan pem-bagian untuk Belanja Aparatur sebesar Rp. 231.142.944.280 (53%) dan untuk Belanja Publik Rp. 205.981.295.720,- (47%). Walaupun PUBLIK masih mendapat alokasi dana yang lebih rendah dibandingkan APARATUR, namun telah terjadi perubahan persentase dimana ada kenaikan kurang lebih 26% dibandingkan dengan APBD 2004. Selanjutnya jika dilihat TOTAL PEMBELANJAAN APBD 2004, dibandingkan dengan belanja APBD 2006, maka telah terjadi kenaikan sebesar Rp. 160.359.794.400,- (58 %)

Tapi apa yang terjadi, ternyata dari belanja PUBLIK (47 %) setelah diperiksa dan dianalisis, terserap kembali untuk kepentingan APARATUR, seperti contoh untuk pengeluaran/ belanja honor tim, insentif, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan, belanja makan minum, belanja modal komputer, belanja kendaraan yang semuanya untuk kepentingan aparatur.

Dengan begitu banyaknya dana yang diserap oleh APARATUR untuk membiayai semua kebutuhan operasional, fasilitas dan dan penunjang lainnya, tentu publik/masyarakat sangat berharap bahwa pembangunan-pembangunan akan meningkat pesat dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat, pelayanan publik semakin meningkat serta berkualitas dan memberikan rasa kepuasan serta berbagai kebutuhan dan kepentingan masyarakat dapat terlayani.

Namun ironisnya semua yang diharapkan hanyalah impian. Berbagai persoalan sosial, ekonomi, lingkungan serta infrastruktur masih banyak bermasalah. Bukan cerita baru lagi bahwa setiap hujan melanda kota Jayapura terjadi banjir, lalu kemudian masyarakat disalahkan karena membuang sampah sembarangan. Mungkin ada benarnya ketidakdisiplinan masyarakat dalam menjaga lingkungan dan kebersihan. Tapi bagi yang sadar dan kritis lalu bertanya di mana kami harus membuang sampah, karena terbatasnya TPS, padahal bila dana itu direncanakan serta dikelola dengan baik pasti masalah sampah dan banjir sedikitnya dapat diatasi. Mari kita tengok anggaran tahun 2006 yang ada pada instansi :

DINAS KEBERSIHAN & PEMAKAMAN (Belanja Publik) :

DINAS PU (Belanja Publik) :

Bila kita lihat belanja APARATUR dari Dinas Kebersihan dan Pemakaman sebesar Rp. 6.992.376.500,- dengan pegawai hanya 46 orang menyerap belanja pegawai hanya sebesar Rp. 1.630.897.000,- Berarti ada sekitar Rp. 5,361.479.500,- yang sesungguhnya dapat digunakan untuk melayani masyarakat, oleh karena dana tersebut digunakan untuk belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan serta belanja modal dan alat. Belum lagi jika ditambah dengan belanja PUBLIK sebesar Rp. 2.002.000.000,- Jadi harusnya permasalahan sampa dan banjir dapat diatasi.

Keluhan yang lain dari masyarakat adalah perbaikan jalan dan drainase, seperti yang dilansir oleh Harian Cenderawasih Pos pada hari Rabu, tanggal 08 November 2006 tentang jalan masuk menuju pasar Yotefa yang hancur, berlubang berantakan. Pertanyaannya apakah ada kesalahan

Ä DANA UNTUK REHABILITASI JALAN TERBATAS/KURANG?

Ä ITU JALAN PROVINSI — TANGGUNGJAWAB PROVINSI?

Ä DANA PERBAIKAN SUDAH DIRENCANAKAN UNTUK TAHUN 2007 ?

Ä MASYARAKAT SALAH MEMBERIKAN PENILAIAN?

Mari kita lihat Dana Proyek/Kegiatan Kota Jayapura tahun 2006 yang ada hubungannya dengan perbaikan JALAN & DRAINASE:

DINAS PEKERJAAN UMUM (PU) KOTA JAYAPURA :

Dari paparan di atas menunjkukkan, bahwa rencana anggaran yang selama ini ditetapkan belum mencerminkan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat, serta layanan-layanan publik yang merupakan tanggungjawab penting dari pemerintah Kota Jayapura sesuai amanat undang-undang hingga kini belum dilakukan secara optimal. Bahkan kecenderungan dari anggaran daerah APBD 2006 kota Jayapura berindikasi kuat terjadinya pemborosan-pemborosan dan beberapa di antaranya sulit diterima secara logika berdasarkan prinsip keuangan.

Hal ini dapat dilihat dari beberapa hasil analisis anggaran yang ditemukan di sejumlah dinas sebagai berikut :

1. SELISIH DANA PROGRAM MAUPUN KEGIATAN

Terjadi perhitungan yang salah, di mana Total Dana Program yang dialokasikan tidak sama dengan total dari rincian dana yang dialokasikan untuk setiap kegiatan.

Sebagai contoh : Total Dana Program (Belanja Publik) sebesar Rp. 2.002.000.000,- pada Dinas Kebersihan dan Pemakaman, sedamglam total rincian dana kegiatan Rp. 1.282.000.000, dari 4 kegiatan yang direincanakan.

Demikian juga ada sejumlah proyek/kegiatan dalam BELANJA PUBLIK yang terjadi selisih, baik selisih lebih maupun kurang antara jumlah/total yang dialokasikan dengan total dari perincian. Pengeluaran/belanja. Contoh : Untuk proyek ’Pembangunan Jembatan Kojabu, Waena pada Dinas PU, Total Dana Proyek yang dialokasikan sebesar Rp. 3.000.000.000, namun setelah dihitung rincian biaya yang dikeluarkan hanya sebesar Rp. 2,960.000.000,- Itu berarti ada selisih Rp. 40.000.000,-

2. DUPLIKASI ANGGARAN BELANJA

Ditemukan sejumlah data dan angka pada proyek-proyek berbagai instansi (SKPD), yang mengarah pada duplikasi anggaran. Hal ini terlihat pada pos pengeluaran/belanja honorarium dan insentif, Selain itu pada belanja transport/akomodasi, sewa angkutan darat serta perjalanan dinas.

· Paling jelas terlihat pada proyek ”Pembiayaan Pendidikan SPK & Akper Port Numbay” untuk pos pengeluaran belanja ’jasa tenaga kerja non pegawai’ terjadi duplikasi dengan anggaran masing Rp. 62.000.000,,- & Rp. 143.250.000,-

· Pada proyek/kegiatan : ”Sosialisasi UU Politik” yang dilaksanakan oleh KPU Kota Jayapura, pada komponen belanja :

- Biaya transportasi & akomodasi : Rp. 35.250.000,-

- Biaya sewa kendaraan : Rp. 48.000.000,-

- Biaya perjalanan dinas : Rp. 9.378.250,-

- Belanja modal sepeda motor : Rp. 47.500.000,-

· Proyek ”Pengembangan Lahan Kakao, Kelapa dan Pinang” (Dinas Pertanian) :

- Biaya transportasi & akomodasi : Rp. 8.373.600,-

- Biaya sewa kendaraan : Rp. 2.400.000,-

- Biaya perjalanan dinas : Rp. 3.633.800,-

3. ALOKASI ANGGARAN TIDAK RASIONAL

Dalam satu proyek yakni Proyek Bantuan kepada Yayasan Penyelenggara Pendidikan, pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran, alokasi belanja/dana untuk kegiatan tersebut justru lebih kecil daripada pos belanja yang lain. Sebagai contoh pos belanja transportasi dan akomodasi mendapat alokasi dana lebih besar Rp. 130.500.000, dibandingkan dengan bantuan yang mau diberikan/diserahkan kepada yayasan-yayassan penyelenggara pendidikan, yakni hanya sebesar Rp. 107.900,000.-

Pada unit Sekretariat Daerah, dialokasikan dana pembelian trainingspak seharga Rp. 600.000,- per buah unttuk 1020 org, padahal pegawai yang tercatat hanya 637 orang. Selain harga yang dimarkup tapi juga jumlah pegawai dimarkup, sehingga bila dihitung ada kelebihan Rp. 229.800.000,-

Pada proyek ”Penertiban Pelanggaran Peraturan Daerah” dialokasikan untuk belanja honor tim/panitia Rp. 225.000.000,- serta untuk pos belanja makan minum Rp. 87.900.000,- dari Total Proyek Rp. 350.000.000,-

· Belanja komputer pada Dinas Pasar Rp. 4.530.000,- tidak sesuai dengan harga pasar komputer pada umumnya.

4. BELANJA PERJALANAN DINAS

Banyak sekali dana yang dialokasikan untuk PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH yang tidak mempunyai korelasi langsung dengan proyek/kegiatan.

a. Perbaikan dan Peningkatan Kualitas Sanitasi Lingkungan & Pemukiman dialokasikan Rp. 41.354.000,- (Dinas Kesehatan)

b. Pengerahan Tenaga Satpol pada Kondisi Darurat dialokasikan untuk perjalaan dinas luar daerah Rp. 19.141.250,- (Dinas Ketentraman dan Ketertiban)

c. Pembangunan Jembatan Kojabu di Waena, dialokasikan Rp. 16.037.500,- (Dinas Pekerjaan Umum) untuk perjalanan DINAS LUAR DAERAH PAPUA

d. Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk proyek/kegiatan ”Dana sharing Pembangunan Rumah Susun Sewa Dok IX” sebesar Rp. 32.678.750,- yang digunakan oleh aparatur yang diambil dari dana/belanja publik.

e. Alokasi belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah yang sama besar di antara dua proyek yang berbeda dalam satu instansi (Dinas PU) :

’Pembangunan jembatan Kali Kojabu” di kelurahan Yabansai Rp. 16.037.500,-

”Pembangunan Gedung Dinas-dinas Otonom Kantor Walikota Rp. 16.037.500,-

f. Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk proyek/kegiatan ”Peningkatan Jalan Balai Kota I Kodam Baru Rp. 8.018.750,-

5. BELANJA MAKAN – MINUM

Belanja makan minum yang dialokasikan pada program/kegiatan pelayanan publik dimaksudkan adalah untuk membiayai makan-minum (konsumsi) dalam satu proyek/kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan yang mengumpulkan banyak orang, seperti pelatihan, seminar, lokakarya, dll. Namun hampir sebagian besar proyek-proyek dinas mengalokasikan belanja makan-minum, padalah kegiatan proyek tersebut tidak mempunyai relevansi dengan harus mengeluarkan belanja makan minum. Sebagai contoh : proyek ”Penertiban Pelanggaran Peraturan Daerah” dialokasikan untuk belanja makan minum Rp. 87.900.000,-

6. BELANJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Pada pos belanja ini, penggunaannya tidak standar dan berbeda antara SPKD. Ada yang digunakan untuk pembiayaan operasional kantor, operasional kepala-kepala sub bagian, tapi ada juga dikhususkan untuk biaya operasional Kepala Dinas. Seperti contoh pada Dinas Sosial dialokasikan Rp. 70.000.000,- serta Dinas Perikanan dan Kelauntan Rp. 115.000.000,- khusus untuk biaya operasional Kepala Dinas.

7. KETIMPANGAN ALOKASI DANA PROYEK

Beberapa dinas (SPKD) yang sesungguhnya berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat, ternyata mendapat alokasi belanja publik yang relatif sedikit. Di antaranya Dinas Kebersihan, Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi & PKM, Dinas Tenaga Kerja demikian juga Distrik-distrik. Adapun contoh proyek :

a. ”Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat” dialokasikan Rp. 200.000.000, (Dinas Perindustrian)

b. ”Peningkatan Usaha Kecil & PKM” dialokasikan Rp. 250.000.000,- (Dinas Koperasi & PKM)

Kalaupun ada dinas-dinas yang mengalokasikan dana pelayanan publik yang besar dibandingkan belanja aparatur, namun sesungguhnya proyek-proyek yang dibuat lebih banyak fisik dan pos-pos belanja diserap kembali oleh aparatur, seperti pos honor tim, insentif, belanja pemeliharaan, makan minum, perjalanan dinas pembelian komputer, dll. Paling jelas hal ini terlihat pada belanja publik pada Unit Kerja Sekretariat Daerah.

8. PEMBOROSAN ANGGARAN

· Pembelian Komputer Rp. 158.500.000,- bagi kegiatan proyek yang sesungguhnya tidak terkait dengan kebutuhan langsung, seperti untuk proyek :

”perluasan areal taman parkir Mesran”; ”pembangunan jembatan Kojabu”; ”penimbunan los pasar PKL”

· Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dinas Perindustrian) untuk proyek/kegiatan ”Pengkajian Potensi Makanan Khas Kota Jayapura” sebesar Rp. 50.907.000,- lebih besar dari perjalanan dinas dalam daerah Rp. 1.811.250,-

· Belanja Makan – Minum Rp. 314.730.00,- (Dinas Kesehatan) jauh lebih besar nilainya daripada dana proyek ”Pelayanan Pos Yandu” yang hanya dialokasikan sebesar Rp. 100.000.000,-

· Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dinas Kesehatan) Rp. 677.912.000,- jauh lebih besar dari anggaran yang dialokasikan untuk proyek ”Perbaikan Status Gizi Masyarakat” sebesar Rp. 233.065.000,- atau untuk proyek ”Pemberantas penyakit menular IMS, HIV/AIDS Rp. 625.000.000,-

9. PROYEK-PROYEK SERUPA

· Pembangunan bak/perbaikan Air dan Instalasi air bersih (Otsus) Rp. 263.128.500,- (diambil dari belanja modal instalasi air bersih) & Pembangunan bak/perbaikan Air dan Instalasi air bersih (Otsus) Rp. 759.000.000,- (diambil dari belanja modal jaringan air minum)

· Pembangunan Areal Parkir Taman Mesran Rp. 1.643.822.400 & Perluasan Areal Parkir Taman Mesran Rp. 2.000.000.000,-

· Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Rp. 2.087.040.000,- (kode proyek 15.01.01.07) Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Rp. 1.150.000.000,- (kode proyek 15.01.01.26)

10. MARK UP PROYEK

· Untuk proyek ”Pembersihan dan Penimbulan Los PKL Pasar Yotefa” dan ”Penimbunan Los Ikan serta ”Pembangunan Jembatan Kali Kojabu” dialokasikan belanja modal beli sepeda motor 2 buah Rp. 78.000.000,-

11. POSTING ANGGARAN TIDAK SESUAI DENGAN PERUNTUKKANNYA

· Pos belanja sewa kantor di Dinas PU sebesar Rp. 60.000.000,- tapi isinya digunakan untuk biaya sewa kendaraan/alat angkut kantor.

12. INKONSISTENSI NAMA PROYEK

· Tidak adanya konsistensi nama proyek/kegiatan (perbedaan judul proyek) antara satu dokumen dengan dokumen lainnya. Sebagai contoh proyek pada Dinas Pertanian :

Sumber Data : 1. Lampiran XI Peraturan Daerah Kota Jayapura

Perda APBD Kota Jayapura No. 1 Tahun 2006 – Tanggal 14 Maret 2006

2. Peraturan Walikota – Kota Jayapura No. 27/2006, 07 April 2006 tentang

Penjabaran APBD

Struktur pendapatan dan ekonomi.
Akses ke sumberdaya dan jasa (air bersih, transport, kesehatan, energi, dll)
Rendahnya mutu pelayanan kesehatan karena kendala geografis dan transportasi, selain itu keterbatasan tenaga, sarana dan fasilitas pelayanan kesehatan serta pendidikan.
Mahalnya bahan bakar minyak di pedalaman Papua;
Kayu bakar masih sebagai bahan bakar utama rakyat pedalaman Papua berdampak pada kerusakan lingkungan dan degradasi lahan yang tidak menguntungkan bagi pertanian rakyat setempat yang akan berakhir dengan kerawanan pangan;
Fasilitas Kebutuhan dasar seperti air minum dan listrik yang minim di kampung-kampung turut
Listrik yang belum tersedia di kampung-kampung.
Tabungan dan kemampuan finansial.
Rakyat Papua umumnya belum bankable dalam menggunakan jasa bank untuk meningkatkan aktivitas perekonomian dan bisnisnya bila dibandingkan dengan sesamanya dari luar Papua (Riyas Rasyid: 2005)
Kapasitas fiskal Daerah yang kuat dan tersedia belum secara nyata mengatasi masalah pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan rakyat akar keladi (grass rood) di Papua bahkan ironisnya APBD Papua belum berpihak pada pendidikan dan kesehatan di Papua: Belanja Aparatur (60%) dan 40% Belanja Publik
Kebijakan
Pada aspek kebijakan, hasil analisis APBD Provinsi Papua belum menjawab masalah pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur dasar dikampung-kampung mengingat Belanja Aparatur (60%) dan 40% Belanja Publik. Belum adanya piranti lunak (SK Gub/Bupati) tentang: Organisasi dan Tata Kerja Satlak, Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Penanggulangan Bencana secara Terpadu, dan Protap Penanggulangan Bencana di beberapa Kabupaten. Belum disusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengurangan Risiko Bencana di tingkat kabupaten. Lemahnya koordinasi di tingkat Pelaksana penanggulangan bencana, baik pada level kabupaten, distrik/kecamatan, hingga desa/kampung.

Faktor Sosial
Jumlah dan pertumbuhan penduduk.
Selain catatan bencana diatas, adapula kondisi tidak aman yang berpotensi menjadi ancaman yakni, tercatat rakyat asli papua yang masih hidup dibawah garis kemiskinan, dari total rumah tangga dipapua sebanyak 480.578 rumah tangga, 81,52% merupakan rumah tangga miskin atau kurang lebih 391.767 rumah tangga miskin. Masalah kependudukan menjadi persoalan yang harus diantisipasi, sebagaimana sebuah artikel dari Dr. Jim Elmslie ”Demographi Disaster in West Papua” menggambarkan fakta bahwa terjadi penurunan yang significant untuk pribumi Papua pada kurun 1971-2005 (96% menjadi 59%) sebaliknya terjadi kenaikan yang significant untuk penduduk non Papua pada kurun waktu yang sama (4% menjadi 41%). Dengan annual growth rate dari data sensus tahun 1990 dan asumsi bahwa growth rate ini tidak banyak mengalami perubahan, maka jumlah penduduk Papua pada tahun 2030 akan menjadi minoritas di tanahnya sendiri (15.2% papua vs 84.8% pendatang). Data ini semakin diperkuat dengan meningkatnya HIV-AIDS di Papua yang akan menghabiskan generasi kita di 10 – 20 tahun mendatang, ditambah dengan gizi yang buruk dan jumlah kematian anak yang tinggi, kita akan menjadi small and dwindling minority.
Dibandingkan dengan hasil kajian tim sintesa Papua disebutkan pula bahwa rata-rata pertumbuhan penduduk Papua periode 1990 – 2000 sebesar 3,18% walaupun menurun dibanding periode 1980 – 1990 sebesar 3,24 % tetapi lebih besar dari pada rata-rata pertumbuhan penduduk periode 1970- 1980 sebesar 2,67%. Faktor penyebab adalah migrasi masuk lebih besar dari pada kelahiran didukung program Keluarga Berencana yang cukup berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk.
Diperkirakan pada tahun 2011 penduduk asli 47% dan penduduk non Papua 55%. Orang asli papua akan menjadi minoritas ditanahnya sendiri; hal ini disebabkan karena arus migrasi penduduk meningkat dari tahun ke tahun, berdampak pula pada persaingan hidup yang tidak seimbang antara warga pendatang dan asli Papua, nilai-nilai kearifan lokal yang selama ini dihargai dan lestarikan mulai hilang karena dinilai “tidak laku” tidak modern dan primitif (Theo Van den Broek OFM:2004)
Ada perbedaan kesejahteraan/taraf ekonomi antar warga asli dan pendatang antara penduduk pantai utara dan selatan, antara penduduk pesisir pantai dan pedalaman dapat menimbulkan kecemburuan sosial yang berpotensi konflik horisontal.
Sistem pemahaman tradisional.
Aspek lingkungan dalam tradisi papua sangat penting, Tanah dinilai sebagai ibu, sebagai sumber hidup dan jaminan untuk masa depan, namun dewasa ini kekayaan alam telah didekati sebagai sumber keuntungan yang dimanfaatkan tanpa batas sehingga sumber nafkah bagi masyarakat kampung hilang. Hutan mengalami kerusakan parah akibat ilegal loging karena penebangan tidak sah.

Persepsi tentang resiko bencana
Secara tradisional masyarakat Papua memeiliki kearifan lokal untuk menginformasikan akan datangnya suatu tanda bahaya melalui hubungan mereka dengan lingkungan disekitarnya serta pengalaman-pengalaman dalam menghadapi suatu bencana. Akibat dari masuknya nilai-nilai baru, serta terbukanya arus penduduk dari luar nilai-nilai tradisional mulai hilang dan tidak diterima sebagai sumber informasi bagi kesiapsiagaan dewasa ini.
Pelayanan Kesehatan.
Rendahnya mutu pelayanan kesehatan karena kendala geografis dan transportasi, selain itu keterbatasan tenaga, sarana dan fasilitas pelayanan kesehatan, ketersediaan obat , jumlah tenaga medis (dokter) yang terbatas serta jangkauan ke Rumah Sakit. Misalnya RSUD Wamena cukup jauh dari kampung-kampung dan kecamatan, apalagi RSUD Wamena adalah satu-satunya rumah sakit rujukan di wilayah pegunungan tengah Papua yang diresmikan oleh pemerintahan sementara PBB di Papua pada tahun 1960-an . Pasien dari kabupaten pemekaran lainya seperti Yahukimo ketika mau dirujuk ke RSUD Wamena harus menyiapkan uang sebesar Rp.500.000 untuk biaya pesawat sedangkan masyarakat di pegunungan tengah jayawijaya adalah petani subsisten dan untuk biaya pesawat sebesar itu tidak mungkin dipenuhi (Kompas). Salah satu kampung di Serui (papuma) terpantau jumlah ibu yang melahirkan dalam kondisi kritis dan meninggal dunia pada Tahun 2005 ± sebanyak lima ibu, pada hal kampung-kampung di pesisir pantai dapat dikatakan akses transportasi lebih baik.
Hal yang samapun dialami oleh Ny Agustina Manggori, warga Bomomani, dia selalu ketakutan kalau anak-anaknya sakit. “Bagaimana tidak, alat di puskesmas minim, begitu pula obat-obatan. Jika anak saya sakit, untuk pertolongan pertama memang saya ke puskesmas atau ke mantri kesehatan. Biasanya saya lihat perkembangan, kalau dalam dua hari ke depan tak ada tanda-tanda kesembuhan, saya langsung membawa ke kota. Namun, ke kota kan biaya transportasinya sangat besar dan belum tentu akan memperoleh perawatan yang lebih baik karena fasilitas yang dimiliki masih memprihatinkan. Tidak mengherankan jika imunisasi di kawasan pedalaman, seperti Distrik Mapia dan Kamu di Kabupaten Nabire, Papua, sampai saat ini amat jarang dilakukan. Imunisasi tak bisa rutin digelar. Selain vaksin begitu lama dikirim dari ibu kota kabupaten, di puskesmas setempat listrik pun belum masuk. “Obat dari kota dikirim biasanya dua atau tiga bulan sekali. Begitu juga dengan vaksin untuk imunisasi,” kata bidan Puskesmas Bomamani, Fransiska Deba. Praktis imunisasi dilakukan jika kiriman vaksin tiba. Sebenarnya, imunisasi itu bisa rutin dilakukan apabila puskesmas memiliki ruangan atau tempat penyimpanan khusus untuk vaksin sehingga dapat disiapkan stok. Namun, itu pun tentunya memerlukan listrik. (Sumber: Kompas).
Tahun 1996, misalnya, kasus yang berkaitan dengan wabah babi di kawasan pedalaman Papua itu telah merenggut ratusan nyawa warga setempat. Pada tahun 2002 pun ada kasus diare yang merenggut nyawa puluhan anak. Terakhir, Maret 2006, kasus muntaber mengakibatkan korban tewas lebih dari 100 warga di Jayawijaya. Masyarakat sepertinya semakin tidak berdaya dan kehilangan akal untuk mengadu dan menggugat kondisi ini. Mereka mengaku sudah kerap menyampaikan keluhan tentang kondisi RSUD Wamena ataupun pelayanan kesehatan secara umum di daerah itu baik ke Pemerintah Kabupaten Jayawijaya maupun melalui sejumlah media massa lokal, tetapi belum ada perubahan yang signifikan.
Peran dan Posisi CSO dalam Peredaman Resiko Bencana dan Tanggap Darurat
Disisi lain perkembangan Organisasi Masyarakat Sipil (Civil Society Organization/CSO) di Papua bertumbuh bak jamur dimana-mana baik CSO yang benar-benar hadir atas dasar mandat dari konsituen strategisnya untuk mengatasi masalah namun adapula kelembagaan tertentu yang hadir menjadi kerentanan baru. Paling sedikit ada beberapa kluster CSO di Papua: yakni CSO yang fokus kegiatan pada kebutuhan dasar (pendidikan, kesehatan); CSO yang berkaitan dengan hukum dan kebijakan, CSO yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat; CSO yang urus soal-soal agama (lembaga keagamaan); CSO yang fokus pada perempuan, CSO yang fokus pada distribusi dan penyebarluasan informasi.
Melalui assesment KIPRa Papua tahun ini, di Nabire, Jayapura dan Jayawijaya memiliki cukup banyak CSO yang berkembang dan memiliki kapasitas organisasi dan basis ke masyarakat. Hasil pemetaan CSO menunjukan bahwa dari aspek fisik beberapa CSO memiliki fasilitas dan dukungan sumber daya manusia maupun dana yang tersedia.