Pengantar
Secara alamiah, Kawasan Indonesia memiliki tingkat kerawanan tinggi. Jalur gunung api pasifik (pasific ring of fire) melewati sebagian besar pulau-pulau Indonesia dari Sumatra, Jawa, Bali-Nustra, Sulawesi dan Maluku hingga ke Papua. Tiga lempeng bumi yang secara konstan bergerak memunculkan ancaman bencana gempa dan tsunami. Itu sebabnya setiap daerah di Indonesia tidak bebas dari ancaman bencana alam termasuk di Papua.
Bencana diartikan sebagai peristiwa atau serangkaian peristiwa yang menyebabkan gangguan serius pada masyarakat sehingga menyebabkan korban jiwa serta kerugian yang meluas pada kehidupan manusia baik dari segi materil, ekonomi maupun lingkungan dan melampaui kemampuan masyarakat tersebut untuk mengatasi dengan menggunakan sumber daya yang mereka miliki. Atau secara singkat dapat dikatakan ketika ancaman berdampak merugikan manusia dan lingkungan, dan tidak adanya kemampuan masyarakat untuk mengatasinya maka bencana terjadi.
Secara sederhana bencana dapat dibedakan dalam 3 jenis. Pertama: Bencana Alam seperti: gempa bumi, banjir dan longsor, Tsunami, abrasi pantai, kekeringan; Kedua: Bencana sosial atau buatan manusia atau hasil dari tindakan langsung maupun tidak langsung manusia seperti: perang, konflik sosial, konflik PSDA, terorisme, kegagalan teknologi; Ketiga: Bencana Campuran, bencana yang terjadi akibat alam maupun ulah manusia seperti: banjir, longsor, kebakaran hutan, kekurangan pangan.
Nabire
Gempa Bumi tanggal 26 November 2004 di Nabire telah menewaskan 32 orang, luka berat 25 orang, dan luka ringan 140 orang. Akibat dari gempa sebanyak 1.286 warga korban gempa di Nabire terserang malaria, diare, dan infeksi saluran pernapasan atas alias ISPA. Gempa bumi 2002 & 2004, juga telah mengakibatkan Tsunami (kerusakan SDA dan harta benda), kekeringan, penyakit, banjir, penyakit di beberapa kampung di pesisir panai Nabire yakni: Goni, Yertuar, Bawei, Napan Yaur, Yaur, Kwatisore dan Sima (Oxfam GB:2008). Selain bencana diatas tercatat juga kolera yang terjadi di kepulauan arui pada bulan Februari 2008 sebanyak 7 orang meninggal dunia.
Jayawijaya
Selain di Nabire bencana juga terjadi di Kabupaten Jayawijaya yaitu Kekeringan dan kebakaran pada tahun1997-1998 (el nino) di Pepugoba dan Banjir, kekeringan serta penyakit (kolera dan skabies) terjadi kampung Maima, Holasili, Koragi, dan Taganik. akibat kekeringan dan kebakaran di Pepugoba mengakibatkan tanaman mati, panen gagal dan kelaparan serta sejumlah rumah terendam karena luapan sungai Baliem (Oxfam GB:2008). Kasus yang berkaitan dengan wabah babi di kawasan pedalaman Papua telah merenggut ratusan nyawa warga setempat. Pada tahun 2002 pun ada kasus diare yang merenggut nyawa puluhan anak dan terakhir pada Maret 2006, kasus muntaber mengakibatkan korban tewas lebih dari 100 warga di Jayawijaya.
Kota-kota lainya
Pada tahun 2008 terjadi gempa dan gempa di manokwari, banjir di Serui dan longsor di Dok II Jayapura yang mengakibatkan 11 orang meninggal, termasuk gelombang tinggi terjadi beberapa kali.
Kerentanan dan Kondisi tidak aman di Papua
Pemukiman di Kampung.
Secara tradisional sistem pemukiman penduduk asli Papua berprespektif tahan terhadap ancaman dan bahaya serta ramah lingkungan. Akibat pertambahan penduduk baik melalui kelahiran maupun migrasi, ketergantungan pada alam dimana kayu masih merupakan sumber energi utama, tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih rendah (miskin) mengakibatkan degradasi pada lingkungan dimana masyarakat dikampung-kampung tinggal mengalami kerusakan menjadi daerah/lokasi rawan bencana. Pada sisi lain pemukiman di kampung-kampung tertentu rawan penyakit karena tidak masuk kategori rumah sehat karena tidak memiliki ventilasi dan minimnya sinar matahari yang masuk mengakibatkan banyak penduduk di daerah-daerah pedalaman yang tinggi TB Paru dan gangguan pernafasan serta diare yang tinggi.
Pemukiman di Kota
Akibat keterbatasan lahan pemukiman, harga tanah yang tidak dapat dijangkau oleh penduduk miskin, peliknya masalah tanah di Papua mengakibatkan pusat-pusat pemukiman penduduk di kota sangat padat dan kumuh serta berpotensi ancaman (kebakaran, banjir dan longsor) . Bahkan dibeberapa kota jumlah pemukiman yang ada diatas air laut (rumberlab) mengalami peningkatan jumlah seperti di Jayapura, Biak Numfor, Yapen Waropen, Manokwari, Nabire , Sorong.
Infrastruktur dasar
Fasilitas pendidikan dan jumlah staf pengajar yang tidak memadai, guru-guru yang tidak tinggal cukup lama di daerah terpencil terutama diantara masyarakat asli Papua merupakan alasan kurangnya kualitas pendidikan di Papua.
Fasilitas kesehatan yang tersedia dan dapat dijangkau oleh kebanyakan penduduk miskin di Papua adalah Puskesmas karena kekurangan rumah sakit dan pelayanan dokter yang belum tersedia. Penduduk asli papua yang tinggal di kampung-kampung tidak mampu membayar biaya perawatan medis modern. Masih banyak distrik dan kampung yang belum disentuh pembangunan sarana air bersih dan listrik . Ketergantungan pada transportasi umum untuk pergi ke Pasar oleh masyarakat Papua (42 %) masih sangat tinggi. Kalau ke kebun dan kesekolah di kampung-kampung ditempuh dengan berjalan kaki. (IFES:2003).
Lokasi sulit di daerah pedalaman Papua hanya dapat dijangkau dengan transportasi udara dan hal ini pun diperparah dengan kondisi cuaca yang berubah-ubah; Pemukiman penduduk pada lokasi-lokasi yang sulit dijangkau, nampaknya belum ada jalan keluar bahkan strategi untuk memecahkan masalah rawan pangan di Papua, bahkan yang sangat mengherankan adalah pemekaran kabupaten di wilayah pegunungan tengah justru berdampak pada pertambahan penduduk dan pertambahan kendaraan di Jayapura.
Faktor Lingkungan
Lingkungan hidup di Papua mulai rusak dan yang terutama dianggap yang paling beresiko adalah hutan yang dieksploitasi untuk industri kayu, perkebunan dan pertambangan. Otonomi Khusus Papua memberi peluang yang besar untuk masuknya investasi di Papua untuk eksploitasi Sumber Daya Alam yang cenderung mengabaikan faktor keberlanjutan.
Penduduk di daerah-daerah perkebunan kelapa sawit di Keerom dan Lereh yang hingga kini belum menikmati air bersih, daerah perkotaan mulai merasakan kekurangan air bersih dan kualitas air sungai yang dikonsumsi dan kebutuhan rumah tangga di kampung-kampung mulai tercemar oleh karena limbah rumah tangga serta sarana prasaran air bersih yang belum memadai serta ketersediaan sumber air yang mulai menurun di Jayapura. Danau sentani yang airnya dikonsumsi masyarakat disana harus berhati-hati untuk mengkonsumsi air danau sebab hampir semua limbah rumah tangga, rumah makan dan industri telah masuk ke danau sentani, masyarakat kampung enggros dan tobati mulai mengeluhkan sampah dari kawasan entrop dan pasar Youtefa. Bahkan penduduk kota Timika belum memiliki sarana air bersih yang memadai dan bergantung pada sarana air bersih milik Freeport yang lebih higiene bahkan beeberapa warga Timika khawatirkan akan air tanah di kota itu kemungkinan tercemar dengan limbah industri disana. Hal lain adalah pengambilan pasir pantai untuk kebutuhan pembangunan yang tidak terkendali di Merauke dan Kaimana dikhawatirkan pula akan beresiko pada garis pantai akibat naik air laut dan abrasi mengingat perubahan iklim global.
Faktor Ekonomi
Status sosial ekonomi
Pada tahun 2004 dari 2,552.145 jiwa keluarga di Papua terdapat 50,70% keluarga prasejahtera, 29,03% keluarga sejahter I, 12,51% keluarga sejahtera II, 5,66% keluarga sejahtera III dan hanya 2,10% tergolong keluarga sejahtera plus. Masyarakat tidak mampu (miskin) yang populasinya cukup tinggi yakni mencapai 917.700 jiwa atau 45,5% dari penduduk Papua tahun 2006 yang berjumlah 1.956.845 (PPAS Provinsi Papua 2008) akibatnya mereka tidak mampu membiayai pendidikan dan kesehatan. Penurunan kualitas hidup (gizi buruk) masyarakat asli Papua meningkat, dengan kualitas pendidikan rendah maka angka pengangguran meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi-kodisi ini cenderung berpotensi akan konflik sosial ditambah lagi dengan kualitas hidup (gizi buruk) masyarakat asli Papua yang masih saja ada dari tahun ke tahun dan belum ada laporan tentang perubahan yang lebih berarti.
Struktur perkebunan, pertanian
Umumnya penduduk Papua baik di pantai utara, pantai selatan kehidupan kesehariannya adalah berkebun, berburu dan meramu sagu. Sedangkan penduduk di pegunungan tengah berkebun umbi-umbian dan berburu. Umumnya mereka adalah petani subsisten. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah dengan adanya program RESPEK (100 juta) dan pembangunan lainya mengakibatkan luas kebun dan hasil panen para masyarakat kampung semakin meningkat ? Beberapa informasi yang diperoleh dari pihak gereja bahwa ada perubahan pola konsumsi penduduk di Papua yang mulai mengkonsumsi beras dan jumlahnya bertambah bersamaan dengan program RASKIN dibandingkan dengan jumlah lahan perkebunan dan produksi makanan seperti umbi-umbian menurun terus bahkan luas lahan sagu semakin kecil karena berubah fungsi lahan. Kecenderungan pemuda papua saat ini tidak lagi membuka kebun untuk ketahanan pangan rumah tangga, malah yang terjadi dibeberapa komunitas hutan sagu telah dijual untuk kegiatan pembangunan (pemerintah & bisnis). Luas lahan sagu semakin kecil dan lokasi sulit di papua hanya dapat dijangkau dengan transportasi udara dan kondisi topografi yang curam, miring, dan terjal serta cuaca berubah-ubah mengakibatkan pelayanan transportasi udara terpenting di pedalaman Papua akan beresiko dan berdampak luas bagi pelayanan.
Struktur pendapatan dan ekonomi.
Akses ke sumberdaya dan jasa (air bersih, transport, kesehatan, energi, dll)
Rendahnya mutu pelayanan kesehatan karena kendala geografis dan transportasi, selain itu keterbatasan tenaga, sarana dan fasilitas pelayanan kesehatan serta pendidikan.
Mahalnya bahan bakar minyak di pedalaman Papua;
Kayu bakar masih sebagai bahan bakar utama rakyat pedalaman Papua berdampak pada kerusakan lingkungan dan degradasi lahan yang tidak menguntungkan bagi pertanian rakyat setempat yang akan berakhir dengan kerawanan pangan;
Fasilitas Kebutuhan dasar seperti air minum dan listrik yang minim di kampung-kampung turut
Listrik yang belum tersedia di kampung-kampung.
Tabungan dan kemampuan finansial.
Rakyat Papua umumnya belum bankable dalam menggunakan jasa bank untuk meningkatkan aktivitas perekonomian dan bisnisnya bila dibandingkan dengan sesamanya dari luar Papua (Riyas Rasyid: 2005)
Kapasitas fiskal Daerah yang kuat dan tersedia belum secara nyata mengatasi masalah pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan rakyat akar keladi (grass rood) di Papua bahkan ironisnya APBD Papua belum berpihak pada pendidikan dan kesehatan di Papua: Belanja Aparatur (60%) dan 40% Belanja Publik
Kebijakan
Pada aspek kebijakan, hasil analisis APBD Provinsi Papua belum menjawab masalah pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur dasar dikampung-kampung mengingat Belanja Aparatur (60%) dan 40% Belanja Publik. Belum adanya piranti lunak (SK Gub/Bupati) tentang: Organisasi dan Tata Kerja Satlak, Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Penanggulangan Bencana secara Terpadu, dan Protap Penanggulangan Bencana di beberapa Kabupaten. Belum disusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengurangan Risiko Bencana di tingkat kabupaten. Lemahnya koordinasi di tingkat Pelaksana penanggulangan bencana, baik pada level kabupaten, distrik/kecamatan, hingga desa/kampung.
Faktor Sosial
Jumlah dan pertumbuhan penduduk.
Selain catatan bencana diatas, adapula kondisi tidak aman yang berpotensi menjadi ancaman yakni, tercatat rakyat asli papua yang masih hidup dibawah garis kemiskinan, dari total rumah tangga dipapua sebanyak 480.578 rumah tangga, 81,52% merupakan rumah tangga miskin atau kurang lebih 391.767 rumah tangga miskin. Masalah kependudukan menjadi persoalan yang harus diantisipasi, sebagaimana sebuah artikel dari Dr. Jim Elmslie ”Demographi Disaster in West Papua” menggambarkan fakta bahwa terjadi penurunan yang significant untuk pribumi Papua pada kurun 1971-2005 (96% menjadi 59%) sebaliknya terjadi kenaikan yang significant untuk penduduk non Papua pada kurun waktu yang sama (4% menjadi 41%). Dengan annual growth rate dari data sensus tahun 1990 dan asumsi bahwa growth rate ini tidak banyak mengalami perubahan, maka jumlah penduduk Papua pada tahun 2030 akan menjadi minoritas di tanahnya sendiri (15.2% papua vs 84.8% pendatang). Data ini semakin diperkuat dengan meningkatnya HIV-AIDS di Papua yang akan menghabiskan generasi kita di 10 – 20 tahun mendatang, ditambah dengan gizi yang buruk dan jumlah kematian anak yang tinggi, kita akan menjadi small and dwindling minority.
Dibandingkan dengan hasil kajian tim sintesa Papua disebutkan pula bahwa rata-rata pertumbuhan penduduk Papua periode 1990 – 2000 sebesar 3,18% walaupun menurun dibanding periode 1980 – 1990 sebesar 3,24 % tetapi lebih besar dari pada rata-rata pertumbuhan penduduk periode 1970- 1980 sebesar 2,67%. Faktor penyebab adalah migrasi masuk lebih besar dari pada kelahiran didukung program Keluarga Berencana yang cukup berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk.
Diperkirakan pada tahun 2011 penduduk asli 47% dan penduduk non Papua 55%. Orang asli papua akan menjadi minoritas ditanahnya sendiri; hal ini disebabkan karena arus migrasi penduduk meningkat dari tahun ke tahun, berdampak pula pada persaingan hidup yang tidak seimbang antara warga pendatang dan asli Papua, nilai-nilai kearifan lokal yang selama ini dihargai dan lestarikan mulai hilang karena dinilai “tidak laku” tidak modern dan primitif (Theo Van den Broek OFM:2004)
Ada perbedaan kesejahteraan/taraf ekonomi antar warga asli dan pendatang antara penduduk pantai utara dan selatan, antara penduduk pesisir pantai dan pedalaman dapat menimbulkan kecemburuan sosial yang berpotensi konflik horisontal.
Sistem pemahaman tradisional.
Aspek lingkungan dalam tradisi papua sangat penting, Tanah dinilai sebagai ibu, sebagai sumber hidup dan jaminan untuk masa depan, namun dewasa ini kekayaan alam telah didekati sebagai sumber keuntungan yang dimanfaatkan tanpa batas sehingga sumber nafkah bagi masyarakat kampung hilang. Hutan mengalami kerusakan parah akibat ilegal loging karena penebangan tidak sah.
Persepsi tentang resiko bencana
Secara tradisional masyarakat Papua memeiliki kearifan lokal untuk menginformasikan akan datangnya suatu tanda bahaya melalui hubungan mereka dengan lingkungan disekitarnya serta pengalaman-pengalaman dalam menghadapi suatu bencana. Akibat dari masuknya nilai-nilai baru, serta terbukanya arus penduduk dari luar nilai-nilai tradisional mulai hilang dan tidak diterima sebagai sumber informasi bagi kesiapsiagaan dewasa ini.
Pelayanan Kesehatan.
Rendahnya mutu pelayanan kesehatan karena kendala geografis dan transportasi, selain itu keterbatasan tenaga, sarana dan fasilitas pelayanan kesehatan, ketersediaan obat , jumlah tenaga medis (dokter) yang terbatas serta jangkauan ke Rumah Sakit. Misalnya RSUD Wamena cukup jauh dari kampung-kampung dan kecamatan, apalagi RSUD Wamena adalah satu-satunya rumah sakit rujukan di wilayah pegunungan tengah Papua yang diresmikan oleh pemerintahan sementara PBB di Papua pada tahun 1960-an . Pasien dari kabupaten pemekaran lainya seperti Yahukimo ketika mau dirujuk ke RSUD Wamena harus menyiapkan uang sebesar Rp.500.000 untuk biaya pesawat sedangkan masyarakat di pegunungan tengah jayawijaya adalah petani subsisten dan untuk biaya pesawat sebesar itu tidak mungkin dipenuhi (Kompas). Salah satu kampung di Serui (papuma) terpantau jumlah ibu yang melahirkan dalam kondisi kritis dan meninggal dunia pada Tahun 2005 ± sebanyak lima ibu, pada hal kampung-kampung di pesisir pantai dapat dikatakan akses transportasi lebih baik.
Hal yang samapun dialami oleh Ny Agustina Manggori, warga Bomomani, dia selalu ketakutan kalau anak-anaknya sakit. “Bagaimana tidak, alat di puskesmas minim, begitu pula obat-obatan. Jika anak saya sakit, untuk pertolongan pertama memang saya ke puskesmas atau ke mantri kesehatan. Biasanya saya lihat perkembangan, kalau dalam dua hari ke depan tak ada tanda-tanda kesembuhan, saya langsung membawa ke kota. Namun, ke kota kan biaya transportasinya sangat besar dan belum tentu akan memperoleh perawatan yang lebih baik karena fasilitas yang dimiliki masih memprihatinkan. Tidak mengherankan jika imunisasi di kawasan pedalaman, seperti Distrik Mapia dan Kamu di Kabupaten Nabire, Papua, sampai saat ini amat jarang dilakukan. Imunisasi tak bisa rutin digelar. Selain vaksin begitu lama dikirim dari ibu kota kabupaten, di puskesmas setempat listrik pun belum masuk. “Obat dari kota dikirim biasanya dua atau tiga bulan sekali. Begitu juga dengan vaksin untuk imunisasi,” kata bidan Puskesmas Bomamani, Fransiska Deba. Praktis imunisasi dilakukan jika kiriman vaksin tiba. Sebenarnya, imunisasi itu bisa rutin dilakukan apabila puskesmas memiliki ruangan atau tempat penyimpanan khusus untuk vaksin sehingga dapat disiapkan stok. Namun, itu pun tentunya memerlukan listrik. (Sumber: Kompas).
Tahun 1996, misalnya, kasus yang berkaitan dengan wabah babi di kawasan pedalaman Papua itu telah merenggut ratusan nyawa warga setempat. Pada tahun 2002 pun ada kasus diare yang merenggut nyawa puluhan anak. Terakhir, Maret 2006, kasus muntaber mengakibatkan korban tewas lebih dari 100 warga di Jayawijaya. Masyarakat sepertinya semakin tidak berdaya dan kehilangan akal untuk mengadu dan menggugat kondisi ini. Mereka mengaku sudah kerap menyampaikan keluhan tentang kondisi RSUD Wamena ataupun pelayanan kesehatan secara umum di daerah itu baik ke Pemerintah Kabupaten Jayawijaya maupun melalui sejumlah media massa lokal, tetapi belum ada perubahan yang signifikan.
Peran dan Posisi CSO dalam Peredaman Resiko Bencana dan Tanggap Darurat
Disisi lain perkembangan Organisasi Masyarakat Sipil (Civil Society Organization/CSO) di Papua bertumbuh bak jamur dimana-mana baik CSO yang benar-benar hadir atas dasar mandat dari konsituen strategisnya untuk mengatasi masalah namun adapula kelembagaan tertentu yang hadir menjadi kerentanan baru. Paling sedikit ada beberapa kluster CSO di Papua: yakni CSO yang fokus kegiatan pada kebutuhan dasar (pendidikan, kesehatan); CSO yang berkaitan dengan hukum dan kebijakan, CSO yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat; CSO yang urus soal-soal agama (lembaga keagamaan); CSO yang fokus pada perempuan, CSO yang fokus pada distribusi dan penyebarluasan informasi.
Melalui assesment KIPRa Papua tahun ini, di Nabire, Jayapura dan Jayawijaya memiliki cukup banyak CSO yang berkembang dan memiliki kapasitas organisasi dan basis ke masyarakat. Hasil pemetaan CSO menunjukan bahwa dari aspek fisik beberapa CSO memiliki fasilitas dan dukungan sumber daya manusia maupun dana yang tersedia.
DIarsipkan di bawah: Uncategorized
